Kutang, Dilema Anak Bangsa

Pasca 26 Desember 2004, setelah diguncang oleh kepergian ratusan ribu saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Utara oleh ganasnya gelombang tsunami. Bangsa Indonesia harus berpikir keras untuk mengumpulkan dana kemanusiaan untuk penanggulangan bencana, restorasi total kehidupan di segala bidang termasuk budaya yang terancam hilang, belum lagi menyumbat kantong pusat yang tersedot langsung oleh bencana alam itu, sementara kantung-kantung keuangan di pusat dan daerah masih saja digerogoti tikus-tikus besar dan kecil yang tersebar di seluruh penjuru daerah.

Untuk itu SBY, presiden Indonesia yang terhormat, harus mengerahkan segala upaya untuk bernegosiasi untuk menambal kantung-kantung bocor itu. Mulai dari negosiasi morotarium sampai membuat hutang baru. Sebuah kebijakan blunder (sepertinya, sebab di era Gus Dur dan Mega sudah mencoba mengurangi utang dalam negeri), namun mengingat kondisi darurat yang dialami oleh bangsa kita, semua itu dapat menjadi permakluman.

Tanpa mengurangi rasa duka akibat kehilangan saudara-saudara kita di daerah bencana, mari kita coba berhitung atas dampak dari pengadaan utang-utang baru ini. Dengan skenario gali lubang tutup lubang (dikutip dari Bang Haji Roma) bahwa pembiayaan atas kerugian akibat bencana Tsunami tersebut dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menunda pembayaran utang, atau menambah utang baru.

Namun perlu dicermati bahwa pembuatan nota kesepakatan untuk utang yang baru akan melibatkan uang komisi di muka (upfront fee) dan uang komitmen (commitment fee). Besarannya sekitar 0,5-1%. Selain itu, Selain itu ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh negara peminjam. (Nah di sini kadang2 penegakan HAM dan demokrasi kadang menjadi barang mainan para kreditor)

Namun jika memilih moratorium, banyak hal yang belum pasti terutama mengenai termin dan prasyaratnya. Yang pasti adalah para kreditor sudah memberikan komitmen untuk memberikan kemudahan dalam pemberian morotarium.

Setelah bernegosiasi cukup alot, para punggawa RI berhasil menggolkan utang baru untuk APBN senilai US$2,8 miliar, ditambah US$ 0,7 miliar bagi rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.

Nah dengan pendapatan per kapita di Indonesia, adalah $ 800, maka dibutuhkan hampir 6 bulan jika semua penduduk Indonesia bekerja keras untuk melunasi biaya rekontruksi Aceh dan penanggulangan bencana, belum lagi pembayaran bunga pinjaman dan diperlukan 21 bulan untuk melunasi utang-utang baru.

Kemudian ada fakta lagi bahwa subsidi BBM yang baru mencapai 55,6 triliun sementara tahun 2001 mencapai 68,4 triliun. Ini artinya adala selisih subsidi BBM dengan asumsi bahwa besaran atau nilai APBN 2001 dan 2004, berkisar di nilai yang sama. Seandainya selisih subsidi ini bisa dialihkan ke biaya rekonstruksi Aceh, sepertinya kita bisa membangun Aceh dengan keringat kita sendiri.

Ataukah kita harus tetap membangun negara ini di atas penderitaan anak cucu kita yang akan membayar utang-utang tersebut?

(Legal Notice: Sumber Opini di Media Indonesia, Selasa 25 Januari 2005 oleh Drajad Wibowo dan gambar dari www.cnn.com/WORLD/ 9802/03/indonesia.unrest)